I.
Pada pemerintahan SBY periode 2004-2009, 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Saat Bambang Sudibyo menjabat sebagai menteri pendidikan nasional, bisa dibilang, pendidikan di Indonesia mendapat perhatian khusus dan mengalami progress yang cukup bagus. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan membuka sekolah gratis sebagai salah satu usaha untuk menyukseskan program wajar 9 tahun benar-benar menolong rakyat kecil sehingga bisa mengenyam pendidikan. Ironisnya, anggaran yang cukup besar itu seolah-olah hanya difokuskan bagi pendidikan yang berada di kota saja, yang notabene para siswanya adalah dari kalangan menengah. Sedangkan sekolah yang berada di desa dan pedalaman hanya mendapat sisanya. Inilah masalah klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan, masalah kesenjangan pendidikan yang terjadi antar kota dengan desa.
Banyak anak usia sekolah di Indonesia yang dengan sangat terpaksa tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya, bahkan banyak yang sama sekali tidak bisa merasakan belajar di bangku sekolah. Mayoritas dari mereka adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman, yang memang sangat minim sarana dan prasarana pendidikannya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, minimnya jumlah tenaga pendidik (guru), sedikitnya jumlah sekolah, gedung dan bangunan sekolah yang kurang layak, dan tidak adanya fasilitas pendukung proses belajar mengajar. Itulah sebagian kecil dari daftar masalah yang dihadapi dunia pendidikan di pedalam Indonesia. Akibatnya banyak anak Indonesia yang berada di pedalaman tidak dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun dan bahkan masih buta huruf.

II. KONDISI PENDIDIKAN DI PEDALAMAN INDONESIA

Tidak disetiap desa di pedalaman terdapat sekolah dasar. Kadang hanya ada satu sekolah dasar dalam satu distrik. Para siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa merasakan bangku sekolah. Seperti yang terjadi di pedalaman NTT. Anak-anak harus berjalan selama 1-2 jam melintasi hutan dan bukit yang berjarak hamper 6 km untuk sampai ke sekolah mereka (kompas.com).
Banyak bangunan sekolah yang ada di pedalaman sudah tidak layak pakai. Pada umumnya sekolah-sekolah dibangun pada masa orde baru dalam menyukseskan program SD inpres, saat ini sudah mulai lapuk. Di Kalimantan selatan saja, terdapat 2.952 sekolah yang mulai lapuk karena sejak pertama dibangun belum pernah diperbaiki. Bangunan tersebut rawan terbakar bila musim panas dan rawan ambruk bila diterpa hujan angin. Dari jumlah sekolah itu terdapat 10.442 ruang kelas yang harus direnovasi, dengan rincian 4.403 rusak berat dan 6.039 rusak ringan (kompas, 27 agustus 2009).
Kurangnya tenaga pengajar menambah daftar panjang penderitaan dunia pendidikan di pedalaman. Tenaga pengajar (guru) merupakan komponen terpenting yang harus ada di dalam proses belajar-mengajar (sekolah) selain siswa itu sendiri. Tidak jarang saat siswa sudah semangat datang ke sekolah, mereka harus kecewa karena tidak ada guru yang datang. Distribusi guru antara pedalaman dengan perkotaan memang berbanding terbalik, di perkotaan kelebihan tenaga guru, sedangkan di pedalaman tenaga guru masih sangat kurang. Di pedalaman seorang guru harus mengajar dua atau tiga kelas sekaligus. Seperti yang terjadi di kabupaten Yahukimo-papua, disini terdapat 66 sekolah akan tetapi hanya terdapat 117 orang guru. Itu artinya setiap sekolah hanya mempunyai kurang dari dua orang guru (suara pembaharuan). Umumnya para guru enggan untuk di tempatkan di daerah pedalaman karena medan yang berat dan gaji yang sering terlambat.
Keadaan siswa di sekolah pedalaman sangat jauh berbeda dengan siswa di perkotaan. Potret umum siswa di pedalaman memang sangat memprihatinkan. Umunya mereka hanya mempunyai satu atau dua buku tulis dengan satu pensil atau pulpen yang disimpan dalam tas kresek, mereka tidak memaki sepatu tetapi bersandal jepit atau malah kadang bertelanjang kaki. Seragam pun tidak setiap hari dipakai oleh semua siswa yang datang ke sekolah. Walaupun demikian semangat mereka untuk menimba ilmu di bangku sekolah tak kalah besar jika dibandingkan para pelajar yang ada di kota.


III. AKIBAT KURANGNYA PERHATIAN TERHADAP PENDIDIKAN DI PEDALAMAN

Akibat yang muncul dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di pedalaman Indonesia adalah tingginya angka anak putus sekolah. Bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk kurang suksesnya program wajib belajar 9 tahun. Jauhnya jarak tempuh sekolah, tidak adanya tenaga pengajar dan banyaknya anak-anak yang harus membantu pekerjaan orang tua mereka, itulah sebagian besar factor penyebab anak-anak putus sekolah. Anak berusia 7-12 tahun (setara SD) berjumlah 26,3 juta, yang bersekolah 26 juta. usia 13-15 tahun (setara SMP) yang bersekolah hanya sekitar 11 juta dari jumlah total 12,89 juta, sedangkan untuk anak usia 16-18 tahun (usia SMA) yang bersekolah hanya 7,3 juta dan yang tidak bersekolah sekitar 5,5 juta. Sebagian besar dari anak putus sekolah itu terdapat di pedalaman Indonesia (kompas, 11 desember 2009).
Pendidikan dan kesuksesan sepertinya sudah menjadi dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan lagi. Seseorang yang mendapat pendidikan yang bagus akan dengan mudah eraih kesuksesan yang tentu saja akan mengantar mereka pada kemakmuran. Teori ini tentu saja berlaku disemua wilayah termasuk di daerah pedalaman. Kurangnya SDM yang berkualitas didaerah pedalaman secara tidak langsung juga menghambat pembangunan wilayah mereka. Akibatnya, semakin jauh saja kesenjanngan yang muncul antara daerah kota dengan daerah yang berada di pedalaman. Penduduk pedalaman yang mayoritas adalah warga miskin tanpa adanya pendidikan tentu saja akan semakin miskin saja.
Masyarakat pedalaman yang pada umumnya hanya berpendidikan rendah harus siap bersaing dengan para pendatang yang memilki pemikiran dan pengetahuan yang lebih maju dari mereka. Kekayaan daerah yang harusnya digunakan untuk memakmurkan masyarakat sekitar menjadi di eksploitasi oleh para pendatang. Masyarakat local bisa saja menjadi masyarakat kelas dua yang hanya mendapat bagian pada pekerjaan kasar, seperti jadi kuli atau tukang suruh. Bila hal ini terus didiamkan bisa saja menimbulkan kecemburuan social yang akhirnya menyebabkan disintegrasi bangsa.

IV.UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH PEDALAMAN

Ada banyak cara untuk mengurangi angka putus sekolah dan pemberantasan buta huruf di daerah terpencil. Yaitu dengan memajukan pendidikan dan upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara kota dan daerah ini pada tahun 2007 dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan yang mencakup (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan (3) pemantapan good govermance. Kebijakan itu diarahkan untuk mengupayakan perluasan dean pemerataan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti telah disebutkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) yang berbunyi “mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti”.
Pemerintah hendaknya mempunyai komitmen untuk mendistribusikan bantuan pendidikan (Imbal Swadaya, Block Grant, dll) kepada sekolah sesuai dengan kuintasi yang dicairkan dan jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhenti di tingkat birokrasi. Pemerintah memberikan reward yang menarik agar memotivasi para guru yang profesional untuk dapat mengaar di daerah-daerah terpencil. Selain itu kesejahteraan guru yang mengajar di daerah pedalaman juga harus diperhatikan, mungkin lebih baik kalau mereka didirikan rumah tinggal dekat dengan sekolah tempat mereka mengajar sehingga jarak tempuhnya tidak terklalu jauh.
Pendirian sekolah satu atap merupakan inisiasi yang baik untuk melakukan pemerataan pendidikan di daerah pedalaman terutama yang berbentuk kepulauan. Program Sekolah Satu Atap terdiri dari SD dan SMP, sehingga daerah-daerah kepulauan atau pedalaman yang belum memiliki sekolah tersebut, tidak perlu lagi ke daerah lain untuk mengenyam pendidikan. Sekolah Satu Atap dapat menjadi solusi peningkatan mutu pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru, seperti terjadi dibeberapa daerah pedalaman. Selain itu masuknya LSM dan keinginan perseorangan untuk mendirikan sekolah rintisan atau sekedar mengajar membaca, menulis dan menghitung dapat membantu mengatasi masalah pendidikan di daerah pedalaman.

V. Potret Suram Pendidikan daerah Pedalaman Papua

Oleh Odeodata H. Julia (pendidikanpapua.blogspot.com)

WAMENA - Sekelompok bocah bertelanjang kaki menyambut kedatangan kami dengan riang dan senyum polos. Pakaian yang dikenakan pun seadanya.

“Sudah pulang sekolah kha,” tanya kami. “Sudah,” jawab mereka kompak. Umur mereka sekitar lima enam tahun. Di antara bocah-bocah prasekolah itu ada juga anak-anak usia bangku sekolah dasar. Kemudian dengan bangganya mereka mengantar kami naik ke sebuah bukit kecil untuk melihat tempat belajar mereka.

Namanya Sekolah Belajar Anak (SBA). Kalau di kota besar menyebutnya play group. Bentuknya mirip sebuah honay (rumah adat Wamena). Namun, tidak seperti play group di perkotaan yang lengkap dengan sarana permainan plus alat-alat kegiatan belajar-mengajarnya.

Tetapi, di SBA semuanya serbaminim. Selusin spidol satu per satu dibagikan oleh sang guru untuk dipakai bersama-sama. Kertas tulisnya pun hanya sebuah karton manila yang digunting. Tidak ada buku tulis yang dipakai untuk mereka.

Sebenarnya ada sebuah white board hasil pembagian, tetapi sudah hilang entah ke mana. Sarana bermain pun hanya sebuah prosotan sederhana yang terbuat dari kayu.
Terletak di Kampung Wetlangko Distrik Kurulu, SBA ini memang diperuntukkan anak-anak usia 5 tahun. Uniknya sekolah yang didirikan Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP (Area Development Program) Kurulu sejak 2007 itu juga sering dipenuhi anak-anak SD kelas I dan II.

“Mereka anak-anak kelas I dan II. Tetapi karena sekolah mereka di SD Inpres Wedangku jauh dari kampung, jadi mereka sering datang belajar di sini. Guru mereka juga jarang masuk mengajar,” ujar Hengky Kombo, satu-satunya guru di SBA ini.

Hengky sebenarnya bukanlah seorang guru. Ia tamatan sekolah Alkitab. Tetapi, karena didorong rasa ingin memajukan pendidikan di daerahnya, ia sukarela ikut membantu.
Lain lagi cerita ini. Saat berada di Kota Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, kami bertemu dengan sekelompok anak-anak usia sekolah yang keluyuran saat jam sekolah. Kepada kami mereka mengaku masih SD. Tetapi saat ditanya kenapa tidak sekolah, jawabannya sungguh mengagetkan. “Untuk apa sekolah, bu guru saja tra pernah masuk,” ujar mereka dengan nada santai bahkan seolah-olah menertawakan pertanyaan saya.

Lain kisah Otinus Komba dan Peres Asso asal Kampung Anggruk, Kabupaten Yahukimo Papua. Moto kejarlah ilmu sampai ke negeri China, sepertinya cocok buat keduanya.
Kedua anak usia 11 tahun ini rela berjalan kaki selama tiga hari tiga malam untuk sampai ke Kampung Maima, Distrik Kurima Kabupaten Jayawijaya sekadar dapat bersekolah di Elementary School Advent atau SD Advent Maima.

“Kita dengan bapak misionaris jalan kaki. Kitong (kita) ada tujuh orang jalan kaki semua. Kalau malam, kita tidur di gua-gua. Trus makannya sudah bawa dari rumah. Tapi tong (kami) juga masak di jalan,” cerita keduanya.

Otinus dan Peres mengaku sebenarnya di tempat mereka ada sebuah SD, tetapi lagi-lagi gurunya yang tidak pernah ada. “Ibu guru ke Wamena, jadi di sekolah tidak ada guru,” ujarnya.

Karena sekolah mereka jauh dari rumah, kedua bocah lugu ini tinggal di asrama yang disediakan sekolah.Itulah potret suram pendidikan di pedalaman Papua. Hampir semua muridnya mengadu kalau guru mereka tak pernah masuk sekolah. Para guru lebih memilih ke kota daripada mengajar di pedalaman terpencil.

I.
BILA berkaca pada maraknya penebangan hutan tanpa penanaman kembali, atau
taman kota yang kehilangan fungsi sebagai daerah serapan, mungkin kita
harus belajar dari suku Baduy bagaimana alam ini dilestarikan. Berladang
adalah pekerjaan utama suku yang menempati 53 kampung di Desa Kanekes,
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini terletak sekitar
120 kilometer arah barat daya Jakarta.
BADUY dibagi menjadi dua, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Secara garis
besar, adat yang dipegang Baduy Dalam dan Baduy Luar sama. Perbedaan
terletak pada penerapan sehari-hari.
Udara di kampung Baduy tergolong bersih dan segar. Salah satunya karena
suku Baduy pantang menggunakan alat transportasi, karena itu asap dari
knalpot pun tidak dijumpai di kampung ini.
Perjalanan di dalam kampung hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Adat
yang dipegang oleh suku Baduy Dalam melarang sama sekali warganya untuk
memakai alat transportasi ke mana pun mereka pergi.
Bila ke kota lain, seperti Bogor atau Jakarta, mereka tetap harus berjalan
kaki. Sedangkan Baduy Luar boleh memakai jasa transportasi di luar kampung,
tetapi tidak boleh memiliki kendaraan pribadi.
Setiap kampung di Baduy Dalam dipimpin oleh seorang puun (tetua adat). Puun
bertanggung jawab menjaga adat Baduy agar tidak berubah.

II. Suku Badui Sebagai Sahabat Alam.

KEHIDUPAN suku Baduy memiliki ketergantungan besar terhadap alam.
Ketergantungan ini diimbangi dengan menjaga alam dari kerusakan. Tanah di
Baduy dibagi menjadi tiga peruntukan, yaitu sebagai lahan perladangan,
permukiman, serta hutan lindung.

a. Perladangan
Perladangan yang diterapkan di Baduy berpindah-pindah. Setiap tahun panen
padi hanya satu kali saja. Lamanya masa tanam padi lima sampai enam bulan.
Tanah yang ditinggal pergi oleh seorang peladang harus didiamkan dulu
sebelum dijadikan lahan oleh warga lain agar kesuburannya terjaga. Jeda
waktu sebelum tanah bisa ditanam lagi semakin singkat.
Sekitar 10 tahun lalu tanah diistirahatkan sekitar 10 tahun, sekarang hanya
didiamkan tiga sampai lima tahun. Siklus yang semakin cepat ini dipicu oleh
pertambahan jumlah penduduk Baduy. Efeknya tentu tampak pada kualitas dan
kuantitas produksi padi.
Perpindahan ladang umumnya dilakukan setelah satu sampai dua kali panen,
meskipun ada juga warga yang baru pindah ladang setelah empat kali panen.
Hasil panen di tanah yang sama akan terus menurun setiap tahun.
Setiap kali membuka ladang baru, ada tiga pekerjaan yang dilakukan, yaitu
memangkas tumbuhan yang ada di situ, membakar tumbuhan, dan membersihkan
tanah dari benda-benda yang mengganggu perladangan. Tanah tidak dibajak
demi menjaga kekuatan tanah di tanah Baduy.
Setelah tanah siap, dimulailah tanam padi atau yang dikenal dengan nama
ngaseuk. Sebelum mulai menanam padi, suku Baduy mengadakan upacara untuk
memuji Dewi Sri, yang dikenal sebagai dewi padi, agar melindungi tanah mereka.
Pengairan ladang dilakukan tanpa irigasi dan hanya mengandalkan hujan. Masa
tanam padi sengaja dipilih pada awal musim hujan atau sekitar bulan
Oktober. Ladang tidak mendapatkan pengairan untuk menjaga kebersihan air.
Warga Baduy, terlebih Baduy Dalam, tidak menggunakan obat-obatan kimia
selama berladang. Adapun Baduy Luar sudah mengenal pestisida. Di Baduy
Dalam, pemberantasan hama dilakukan dengan membacakan mantra-mantra. Hama
pun jarang menyerang ladang.
Alat pertanian yang digunakan di Baduy tergolong sederhana. Koret (arit),
kayu untuk membuat lubang tempat benih, serta etem (ani-ani) adalah
alat-alat yang digunakan dalam perladangan masyarakat Baduy. Mereka tidak
boleh membajak tanah dengan hewan atau traktor dengan alasan akan merusak
kesuburan tanah. HASIL panen ladang di Baduy terutama padi. Padi ini disimpan di
lumbung-lumbung dan bisa bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun!
Setiap keluarga mempunyai lumbung masing-masing. Jumlah lumbung yang
dimiliki tiap keluarga tidak sama. Ada yang hanya memiliki satu lumbung,
tapi ada juga yang punya 10 lumbung.
Padi dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pangan warga Baduy. Adat juga
mengatur bahwa padi yang dihasilkan suku Baduy tidak boleh
diperjualbelikan, baik di dalam ataupun di luar Baduy.
Padi hanya boleh diberikan secara gratis. Bila ada warga yang gagal panen
atau kekurangan beras, warga lain membantu mencukupi kebutuhan beras mereka
yang tertimpa musibah.
Berkurangnya produksi padi sejak sekitar empat tahun lalu mendorong warga
Baduy untuk membeli beras dari luar Baduy. Pembelian beras ini dilakukan
untuk mencegah kekurangan stok beras mereka.



b. Hutan Lindung
Suku Baduy mempunyai areal yang dijadikan hutan lindung. Hutan lindung
berfungsi sebagai areal resapan air. Pepohonan di areal ini tidak boleh
ditebang untuk dijadikan apa pun, termasuk untuk ladang.
"Tidak. Tidak boleh ngapa-ngapain hutan. Ini sudah adat kami," ungkap
Jakri. Hutan ini juga membantu menjaga keseimbangan air dan kejernihan air
di Baduy, terlebih di Baduy Dalam.


Lewat sistem kepercayaan, adat, serta niat untuk menjaga keseimbangan alam,
suku Baduy terbukti mampu menghidupi diri mereka sekaligus melestarikan
alam. Semoga saja, adat mereka tidak serta-merta berubah akibat pengaruh
dari luar yang menyerbu suku Baduy dari berbagai penjuru.

"Jika Suku Badui Yang Hidup Jauh dari peradaban teknologi saja bisa menghargai dan melestarikan alam, kenapa kita tidak???"